KPU Kota Bitung Mengikuti FDT Penyusunan LKjIP dan IKU KPU Tahun 2025 - 2029
KPU Kota Bitung mengikuti kegiatan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 serta Penyusunan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting bersama KPU RI, pada Selasa, 27 Januari 2026.
FDT ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan keseragaman penyusunan LKjIP sebagai instrumen penting dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja lembaga. LKjIP menjadi pedoman strategis yang membatasi sekaligus mengarahkan tujuan dan capaian kinerja KPU ke depan agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa LKjIP memiliki peran strategis sebagai panduan kinerja KPU secara nasional. Sebagai lembaga vertikal dengan struktur dan tanggung jawab yang besar, KPU membutuhkan arah dan ukuran kinerja yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kinerja KPU harus disusun berdasarkan indikator SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu), sehingga capaian kinerja tidak bersifat klaim semata, melainkan dapat dibuktikan secara objektif.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama adalah kompleksitas kebijakan dan regulasi yang harus dapat dipahami serta dilaksanakan secara efektif hingga ke jajaran paling bawah. Untuk itu, diperlukan pola komunikasi kebijakan dari pusat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Anggota KPU RI Parsadaan Harahap mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi dan keberlanjutan kinerja lembaga, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pasca Pemilu dan Pilkada. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan indikator kinerja yang jelas, relevan, serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam evaluasi kinerja KPU di semua tingkatan.
Kegiatan FDT ini secara resmi ditutup oleh Iffa Rosita, Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, yang menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran KPU untuk menerapkan hasil forum sebagai dasar penguatan kinerja kelembagaan yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.
