Rabu 8 Juni 2022
KPU Provinsi Sulawesi Utara Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 lewat zoom meeting.
Berdasarkan Surat Undangan No 173/PP.02.und/71/2022, KPU Bitung Mengikuti kegiatan tersebut yang diwakili bagian Teknis sebagaimana yang Terundang, oleh Bpk Iten Kojongian Sebagai Ketua Divisi Teknis penyelenggeraan, Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas Ibu Jessie Duinkerken dan juga Operator Bpk Yohanis Takalamingan
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Bpk Ardiles Mewoh.
Materi Rakor disajikan oleh ketua divisi teknis penyelenggara provinsi Sulawesi Utara ibu Yessy Momongan yang menekankan, ada 3 tahapan pada tahun 2022 yg membutuhkan tidak saja konsentrasi khusus tapi juga kesiapan SDM yang mumpuni,.
3 tahapan dimaksud adalah:
1. Pendaftaran,verifikasi dan penetapan parpol.
2. Alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan ( Dapil )
3. Perseorangan ( DPD, Presiden dan wakil presiden, DPR serta DPRD tingkat I dan II.
Semua tahapan ini selain beriringan tapi juga akan diisi oleh kegiatan bimtek dan rakor.
Karena itu semua satker harus menyiapkan diri dan SDM semaksimal mungkin untuk mensukseskan tahapan tsb.
Para komisioner dan sekretariat harus berkolerasi secara kolektif kolegial dalam lembaga ini.
Ketua KPU provinsi Sulawesi Utara Bpk Ardiles Mewoh menekankan agar setiap jajaran KPU di 15 kab/kota untuk fokus. Tidak ada lagi persoalan Non electoral yang bisa menghambat tahapan ini. Semua harus bahu membahu dalam kerja lembaga ini.
Sementara itu, ketua divisi SDM Parmas KPU Prov.sulut Bpk Salam S. Saelangi menekankan, selain SDM, setiap satker KPU di Sulawesi Utara harus menyiapkan infrastruktur penunjang termasuk kesiapan penggunaan IT.
Ketua divisi hukum KPU provinsi Sulawesi Utara Bpk. Meidy Tinangon menekankan juga, dalam persiapan pelaksanaan tahapan, hendaknya dilakukan analisa management rist untuk mengetahui dan mengantisipasi plus-minus persoalan yang muncul.
kegiatan ini Menerapkan Protokol Kesehatan Seuai Aturan Pemerintah.
